MEKANISME PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM

...
Dibagikan oleh Admin pada 01 September 2017

Oleh: Ahmad Fathoni, S.Pd.I.,.M.E.

ABSTRAK

Kegiatan ekonomi sangat identik dengan kegiatan bisnis, baik dalam bisnis barang ataupun jasa. Kegiatan bisnis adalah kegiatan yang paling banyak diminati oleh sebagian besar manusia, karena selain hasilnya sangat menjanjikan, berbisnis adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan dianjurkan.

Berbisnis adalah pekerjaan yang menawarkan sesuatu kepada pihak lain dengan kesepakatan pertemuan antara permintaan dan penawaran (harga). Islam tidak menentukan harga secara permanen demi kemaslahatan dan keadilan. Namun di sisi lain terkadang menjadikan sebagian orang cenderung untuk melakukan monopoli harga, sehingga terjadi harga di atas kewajaran.

Memang Rasulullah tidak pernah menetapkan harga, bahkan penetapan harga adalah sebuah kezaliman. Namun bagaimana ketika harga mulai tidak normal (tidak wajar) karena terjadi monopoli dan kecurangan, apakah Islam mendiamkannya. Islam memiliki mekanisme penetapan harga agar tidak terjadi ketidakadilan harga, walaupun tidak ditentukan nominalnya secara permanen. Sebagaimana diketahui, kenaikan harga bisa diakibatkan karena dua faktor utama. Pertama, kelangkaan barang (menurunnya penawaran), baik terjadi secara alamiah, seperti berkurangnya produksi, ataupun permainan para pedagang dengan maraknya pelaku penimbunan (ihtikar) atau sebab lain seperti terjadinya bencana. Kedua, tingginya permintaan, misalnya menjelang hari-hari besar Islam. Dalam sistem kapitalis, kenaikan harga juga bisa diakibatkan oleh penurunan nilai mata uang terhadap barang dan mata uang lain (inflasi).

Semua faktor di atas, sesungguhnya bisa dikontrol dan diselesaikan. Bila kelangkaan itu disebabkan oleh maraknya para penimbun, maka Islam telah melarang ihtikar. Ihtikar adalah menimbun atau menyimpan barang hingga harganya naik (jam’ul sila’ intizhoron lighalaih) sehingga pemilik barang bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi, sementara masyarakat kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut. Solusinya, maka pemerintah harus intervensi untuk mengamankan para pelaku ihtikar agar ditindak sesuai aturan yang berlaku. Adapun bila kenaikan barang akibat berkurangnya supply barang atau meningkatnya permintaan, maka solusinya negara berkewajiban untuk menambah supply dan melakukan pengadaan barang dari wilayah lain atau dengan cara impor, bahkan dengan cara membebaskan bea masuk, sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab ketika menyuplai kebutuhan penduduk Hijaz dengan mendatangkan barang dari Mesir dan wilayah Syam. Sementara kenaikan harga barang akibat melemahnya nilai tukar mata uang, maka ada dua cara untuk mengatasinya. Pertama, dengan memperbanyak ekspor dan mengurangi impor. Kedua, mengubah sistem mata uang kertas dengan sistem mata uang emas atau perak karena nilai intrinsik dan ekstrinsiknya sama.

Kata Kunci: Bisnis, Penawaran, Permintaan, Harga

  1. Pendahuluan

Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena dikaruniai akal agar dalam hidup di dunia mampu berpfikir untuk menentukan jalan hidup yang benar. Di dunia ini, manusia merupakan mahluk yang memiliki tatanan tertinggi dari semua mahluk yang diciptakan-Nya. Manusia diberikan hak untuk memanfaatkan semua yang telah diciptakan Allah untuk mengemban amanat Allah.[1]

Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesusai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah. Akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati, sehingga tidak merugikan manusia lainnya. Setiap aspek pergaulan dan perbuatan orang serta hubungannya dengan orang lain disebut dengan muamalah.[2] Salah satu aspek muamalah yang cukup penting adalah sektor ekonomi, seperti jual beli (business) yang dapat dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana firman Allah:

     ?? ??????? ????? ????????? ?? ??????? ??????? [3]

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Perekonomian merupakan salah satu tulang punggung kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang dan jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar, sangat tergantung pada makanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan normal tanpa ada pelanggaran (monopoli misalnya), maka harga akan stabil. Namun apabila terjadi persaingan yang tidak fair, maka keseimbangan harga akan terganggu dan yang pada akhirnya mengganggu hak rakyat secara umum.

Dalam berbisnis (termasuk penetapan harga) tidak boleh menggunakan cara yang salah, sebagaimana firman Allah:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Pernyataan al-Qur’an “dengan cara yang salah (batil)”, berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan shariah dan tidak halal. Yang disebut dengan bisnis adalah proses dimana terjadi pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap dan riba atau perugian terhadap salah satu pihak maupun semua pihak dalam bisnis.[4]

Pemerintah Islam, sejak Rasulullah SAW di madinah concern pada masalah keseimbangan harga ini, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pandapat mengenai boleh tidaknya negara menetapkan harga. Masing-masing golongan ulama ini memiliki dasar hukum dan interpretasi. Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama tersebut, tulisan ini mengkaji penetapan harga oleh negara dalam konteks negara secara umum, negara Islam maupun bukan dalam koridor fikih dengan mempertimbangkan realitas ekonomi secara menyeluruh.

  1. Harga Pada Pasar Islami

Islam tidak memisahkan antara agama dengan negara dan materi dengan spiritual, sebagaimana yang dilakukan di Eropa dengan konsep sekulerismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan ahlak dengan ekonomi. Manusia muslim, individu muslim, individu dengan kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis, satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menetapkan harga suatu produk.[5]

Salah satu rukun jual beli (bisnis) adalah adanya objek, berupa barang atau jasa yang diperjualbelikan.[6] Namun dalam memperjualbelikan objek tersebut jelas syarat dengan pertemuan penawaran dan permintaan yang disebut harga. Sehingga harga ini menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam praktek ekonomi dan bisnis Islam. Karena bisa saja harga terlalu tinggi melebihi kemampuan beli masyarakat dan sangat merugikan pihak yang membutuhkan (pembeli), dan mungkin bahkan tidak sanggup membeli. Dan bisa saja muncul berbagai macam kriminalitas karena hal tersebut. Atau mungkin harga terlalu rendah sampai melebihi biaya produksi, sehingga produsen mengalami kerugian.

Islam melarang pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan, hal ini didasarkan kepada sebuah hadith tentang keengganan Nabi SAW untuk menentukan harga dalam sebuah transaksi jual-beli, yang berbunyi:

 ????? ????????: ??????????? ????? ??? ????? ???? ??? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ? ??? : ??? ???? ?? ?????? ?????? ?????? ?????? ? ???? ????? ?? ???? ???? ? ??? ??? ???? ???????? ?????? ?? ??? ??? ??? [7]

Hadith tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Islam menekankan terciptanya pasar ‘bebas’ dan kompetitif dalam transaksi jual beli. Akan tetapi semua bentuk kegiatan jual beli harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan mencegah kezaliman. Sehingga kegiatan jual beli yang melanggar keadilan dan mendatangkan kezaliman sangat dilarang oleh Islam, seperti monopoli, eksploitasi, dan perdagangan yang tidak sah lainnya. Jadi walaupun bebas tapi terikat, yaitu terikat pada shari’at Allah.

  1. Pasar dan penetapan harga
  1. Urgensi Penetapan Harga

Ada dua tipe penetapan harga, yaitu tidak adil dan tidak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tidakk adil dan tidak sah berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan supplay atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan “memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa atas dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidak adilan itu dilarang”.[8] Ini berarti penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Ibnu Taimiyah mendukung pengesampingan elemen monopolistik dari pasar dan karena itu ia menentang kolusi apapun antara orang-orang profesional atau kelompok para penjual dna pembeli. Ia menekankan pengetahuan tentang pasar dan barang dagangan serta transaksi penjualan dan pembelian berdasar persetujuan bersama dan persetujuan itu memerlukan pengetahuan dan saling pengertian.

Dalam penetapan harga, pembedaan harus dibuat antara pedagang lokal yang memiliki stok barang dengan pemasok luar yang memasukkan barangnya. Tidak boleh ada penetapan harga atas barang dagangan milik pemasok luar. Tetapi, mereka bisa diminta untuk  menjual, seperti rekanan importir. Pengawasan atas harga akan berakibat merugikan terhadap pasokan barang-barang impor, dimana sebenarnya secara lokal tidak membutuhkan kontrol atas harga barang karena akan merugikan pembeli. Dalam kasus harga barang di masa darurat (bahaya kelaparan, perang, dan sebagainya), bahkan ahli ekonomi modern pun menerima kebijakan regulasi harga akan berhasil dan efektif serta sukses dalam kondisi seperti itu.

  1. Penetapan harga

Sebagian ulama’ menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, di antaranya untuk menetapkan harga, sedangkan sebagian ulama’ yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini karena adanya hadith yang diriwayatkan oleh anas, yaitu: “orang-orang mengatakan: wahai Rasulullah, harga mulai mahal, patoklah harga untuk kami. Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan satu kezalimanpun dalam darah dan harta” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

al-Syaukani menyatakan bahwa hadith ini dan hadith yang senada dijadikan
dalil bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa pematokan harga merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan umat Islam. Pertimbangannya kepada kepentingan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih berhak dari pertimbangan kepada kepentingan penjual dengan pemenuhan harga. Jika kedua persoalan tersebut saling bertentangan, maka wajib memberikan peluang kepada keduanya untuk berijtihad bagi diri mereka, sedangkan mengharuskan pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak disetujukan adalah bertentangan dengan firman Allah.[9]

Letak kelemahan al-Syaukani dalam memakai dalil ini adalah: Pertama, perkataan “sesungguhnya manusia dikuasakan atas harta mereka, sedangkan pematokan harga adalah suatu pemaksaan terhadap mereka secara mutlak” adalah mirip dengan perkataan kaum syu’aib. Yang benar adalah manusia dikuasakan atas harta mereka dengan syarat tidak membahayakan mereka dan orang lain, karena tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kedua, bahwa hadith tersebut seperti disebutkan oleh pengarang kitab subul al-salam, al-Sanani berkenaan dalam masalah khusus atau tentang kasus kondisi tertentu dan tidak menggunakan lafaz yang umum. Di antara ketetapan dalam ilmu ushul fiqh dikatakan bahwa kasus-kasus tertentu yang spesifik tidak ada keumuman hukum padanya.[10] Imam Malik membolehkan bagi seorang pemimpin intuk mematok harga.[11]

Argumentasi Ibnu Qudamah melawan penetapan harga oleh pemerintah, senada dengan para ahli ekonomi modern. Tetapi sejumlah ahli fiqih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Mazhab Maliki dan Hanafi menganut keyakinan ini. Ibnu Taimiyah menguji pendapat-pendapat dari keempat mazhab itu, juga pendapat beberapa ahli fiqih, sebelum memberikan pendapatnya tentang masalah itu. Menurutnya, kontroversi antar ulama’ berkisar dua poin:

Pertama, jika terjadi harga yang tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi dari pada harga sebenarnya, perbuatan itu menurut mazhab maliki harus dihentikan. Tapi bila para penjual mau menjual di bawah harga semestinya, dua macam pendapat dilaporkan dari dua pihak. Menurut Shafi’i dan penganut Ahmad bin Hanbal, seperti Abu Hafzal Akbari, Qadi Abu Ya’la dan lainnya, mereka tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu.[12]

Kedua, dari perbedaan pendapat antar ulama’ adalah penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi normal), ketika mereka telah memenuhi kwajibannya. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritaspara ulama’, bahkan oleh Maliki sendiri. Tetapi beberapa ahli seperti Sa’id bin Musayyib, Rabi’ah bin Abdul Rahman dan Yahya bin Sa’id, menyetujuinya. Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa otoritas harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, dimana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya.[13]

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah SAW yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, “itu adalah sebuah kasusu khusus dan bukan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen (‘iwadh al-mithl)”.[14] Ia membuktikan bahwa Rasulullah sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang.

Kondisi pertama, ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, ia mendekritkan bahwa harga yang adil (qimah al-‘adl) dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan.[15] Kondisi kedua, ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di atas tanahnya, yang dirasa mengganggunya. Ia mengadukan masalah itu kepada Rasulullah SAW, beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.[16]

Salah satu alasan mengapa Rasulullah menolak menetapkan harga adalah pada waktu itu, di madinah, tak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama, karena penjualnya tak bisa diidentifikasi secara khusus. Kepada siapa penetapan harga itu akan dipaksakan.[17] Itulah sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang berdagang dan berbisnis dengan melakukan manipulasi, sehingga berakibat pada kenaikan harga. Ketiadaan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab, itu tidak bisa dikatakan pada seseorang yang tidak berfungsi sebagai supplayer, sebab tidakk akan berarti apa-apa atau tidak akan adil. Argumentasi terakhir ini nampaknya lebih realistis untuk dipahami.

Menurut Ibnu Taimiyah, barang-barang yang dijual di madinah sebagian besar adalah impor. Kondisi apapun yang dilakukan terhadap barang itu, akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan supplay dan memperburuk situasi. Jadi, Rasulullah SAW menghargai kegiatan impor tadi, dengan mengatakan, “seseorang yang membawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, siapapun yang menghalanginya sangat dilarang.” Faktanya saat itu penduduk Madinah tidak memerlukan penetapan harga.[18]

Ada dua terma dalam penentuan harga, yaitu kompensasi harga setara (iwadh al-mithl) dan harga yang setara (thaman al-mithl). Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (nafs al-‘adl).[19]

Dari keterangan di atas, nampak sekali bahwa penetapan harga hanya dianjurkan bila para pemegang stok barang atau para perantara di kawasan itu berusaha menaikkan harga. Jika seluruh kebutuhan menggantungkan dari supplay impor, dikhawatirkan penetapan harga akan menghentikan kegiatan impor itu. Karena itu, lebih baik tidak menetapkan harga, tetapi membiarkan penduduk meningkatkan supplay dari barang-barang dagangan yang dibutuhkan, sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Tidak membatasi impor diharapkan bisa meningkatkan supplay dan menurunkan harga.

  1. Penetapan Harga Pada Ketidak Sempurnaan

Dengan kondisi yang tidak normal, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidak sempurnaan memasuki pasar. Misalnya jika para penjual menolak untuk menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya dinaikkan lebih tinggi dari harga normalnya (al-Qimah al-Ma’rifah) dan pada saat yang sama, penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut, dan mereka diharuskan untuk menjualnya pada tingkat harga yang setara.[20] Contoh yang sangat nyata dari ketidak sempurnaan pasar adalah adanya monopoli dalam perdagangan makanan dan barang-barang serupa. Dalam kasus seperti itu, otoritas harus menetapkan harganya (qimah al-mithl) untuk penjualan dan pembelian mereka. Pemegang monopoli tidak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya, sebaliknya otoritas harus menetapkan harga yang disukainya untuk melawan ketidakadilan terhadap masyarakat.

Dalam poin ini, tergambar prinsip dasar untuk membongkar ketidakadilan. Jika penghapusan seluruh ketidakadilan tidak mungkin dilakukan, seseorang wajib mengeliminasinya sejauh yang ia bisa lakukan. Itulah sebabnya jika monopoli tidak dapat dicegah, tidak bisa dibiarkan begitu saja karena merugikan orang lain, untuk itu regulasi harga tidak lagi dianggap cukup.

Seorang penjual tidak boleh menetapkan harga di atas biasanya, yaitu harga yang tidak umum di dalam masyarakat. Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “menetapka harga terlalu tinggi terhadap orang yang tidak tahu adalah riba (ghaban al-mustarsil riba)”.[21]

  1. Konsep keadilan harga

Islam menganut mekanisme pasar yang berdasarkan kebebasan pasar dalam segala bentuk penentuan harga yang diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku (bebas namun terikat dengan aturan shariah). Sehingga perubahan yang tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan zalim, seperti penimbunan dan monopoli.

Dalam menjalankan praktik transaksi di pasar, hal yang tidak dapat dilupakan adalah harga. Harga adalah penentuan nilai uang-barang. Dan dengan adanya harga, masyarakat dapat menjual dengan harga yang wajar (umum) dan dapat diterima. Keengganan sebagian muslim untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan supplay menurut adat dan kebiasaan menjadi terbatas.

Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yaitu fenomena yang alamiah.[22] Harga merupakan hal yang terpenting dalam melakukan transaksi perdagangan. Di dalam Islam, harga yang adil yaitu harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar. Harga diserahkan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada.[23]

Ketentuan harga dapat diklasifikasikan dalam empat bentuk yaitu:[24]

  1.   Harga Monopoli, yaitu harga timbul karena tidak adanya persaingan di pasar, dimana perusahaan yang menguasai produksi barang tertentu dapat menentukan harga sekehendaknya sendiri. Harga ini akan terus bertahan sampai adanya pesaing baru yang masuk pasar atau adanya intervensi dari pemerintah. Dampak yang ditimbulkan oleh harga monopoli adalah kerugian untuk rakyat. Rakyat dituntut untuk membeli barang sesuai keinginan produsen. Hal ini menjadi dilematis bagi rakyat, di satu sisi masyarakat keberatan dengan harga yang berlaku, namun pada sisi lain rakyat membutuhkan barang tersebut. Dan hal ini jelas dilarang dalam Islam.
  2. Kenaikan Harga yang Sebenarnya, Ada beberapa penyebab kenaikan harga yang sebenarnya antara lain: bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktifitas, bertambahnya kemajuan aktivitas, berbagai pertimbangan fiskal dan moneter. Ini merupakan kenaikan harga secara alamiah dan wajar terjadi.
  3.   Kenaikan Harga Buatan, yaitu berkurangnya barang dengan cara buatan yang diciptakan oleh para pengusaha serakah, mengakibatkan perubahan harga disebabkan oleh: Usaha spekulatif, Penimbunan, Perdagangan gelap dan penyelundupan. Hal ini jelas dilarang dalam Islam.
  4. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok, bahwa suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni, tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok orang biasa. Sebab itu, hasil bumi dijual di pasar sedemikian rupa, sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah. Masalah spekulasi dalam kebutuhan pokok setiap orang kaya atau miskin dalam Islam, sama sekali dikesampingkan. Ibnu Umar meriwayatkan, di zaman Nabi SAW biasa membeli bahan makanan dari para pemilik unta, tetapi nabi melarang untuk membelinya, sampai bahan pangan tersebut dijual di pasar. (HR. Bukhari).

Secara umum, harga yang adil merupakan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang sesuai dengan harga yang dibayarkannya.[25] Adanya harga yang adil menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil yang merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.

  1. Harga yang Adil Menurut Pemikiran Barat

Menurut Adam Smith, yang disebut bapak ilmu ekonomi, barangkali adalah pemikir yang paling baik di pemikir barat dalam penjelasannya tentang harga dari sisi ekonomi. Ia mengedepankan analisisnya tentang kekuatan permintaan dan penawaran dalam pembentukan harga yang alamiah (natural price). Menurutnya kekuatan tarik menarik kekuatan pasar secara bebas akan menghasilkan harga yang paling adil, baik bagi produsen maupun konsumen.

Ilmuwan pada abad pertengahan yang pemikirannya tentang harga banyak menjadi pijakan pemikiran di masa berikutnya adalah St Thomas Aquinas.[26] Tanpa secara eksplisit menjelaskan definisi harga yang adil Aquinas menyatakan, sangat berdosa mempraktekkan penipuan terhadap tujuan penjualan sesuatu melebihi dari harga yang adil, karena itu sama dengan mencurangi tetangganya agar menderita kerugian. Aquinas mengutip pernyataan Cicero: seluruh muslihat, tentu saja, tidak bisa dieliminasi dari perjanjian, hingga penjual tak bisa memaksa seseorang untuk menawar dengan harga lebih tinggi. pembeli tidak bisa memaksa untuk membeli dengan harga yang lebih rendah?. Ia juga menyatakan, harga yang adil itu akan menjadi salah satu hal yang tidak hanya dimasukkan dalam perhitungan nilai barang yang dijual, juga bisa mendatangkan kerugian bagi penjual. Dan juga, suatu barang bisa dibolehkan secara hukum dijual lebih tinggi ketimbang nilainya sendiri, meskipun nilainya tak lebih dibanding harga dari pemiliknya. Dari beberapa pernyataan ini nampak jelas pendekatan etika dan hukum yang digunakan oleh Aquinas dalam menganalisis harga.[27]

Ada ilmuwan yang telah menganalisis harga dari sisi ekonomi sebelum Aquinas, yaitu Albertus Magnus (1193-1280). Ia berpendapat, dua barang dagangan sama dalam nilainya dan nilai tukarnya akan menjadi adil bila dalam produksinya menunjukkan persamaan biaya buruh dan pengeluaran lainnya?. Sayang, Magnus tidak memberi definisi yang rinci tentang biaya ini, kecuali hanya menekankan pada evaluasi atau conditio atau status sosial: adil, sebagai hasil kerja perorangan tergantung pada kelasnya, jadi pada nilai dari jasa-jasanya.

Pendapat yang lebih jelas berasal dari pemikir Inggris, Dun Scotus (1265-1308). Menurutnya, harga itu harus meliputi biaya yang dikeluarkan oleh pedagang dalam pembelian, pengangkutan, penyimpanan dan kompensasinya untuk industri, buruh dan biaya yang terkandung dalam barang dagangan itu sampai ke pasar. Pemikirannya tentang mekanisme harga relatif tidak memadai jika dibandingkan dengan pemikiran Ibnu Taimiyyah yang notabene hidup kurang lebih 300 tahun sebelumnya. Penjelasannya lebih condong berhubungan dengan teori kuantitas uang dari pada teori mekanisme harga, sebagaimana dikutip oleh Schumpeter, Membedakan nilai dalam penggunaan dan dalam pertukaran (pretium eminens), ia (Pufendort) menyebutkan bahwa yang terakhir ditentukan oleh kelangkaan atau keberlimpahan barang dan uang secara relatif. Harga pasar kemudian cenderung menuju pada biaya-biaya yang secara normal harus diadakan dalam produksi. Penghargaan terhadap teori kuantitas uang sendiri sebenarnya banyak diberikan kepada ilmuwan Perancis Jean Bodin.

Mekanisme harga dalam ekonomi konvensional merupakan hasil interaksi antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran, dimana harga dicapai pada titik keseimbangan pasar, secara grafik, harga keseimbangan merupakan titik temu antara kurva permintaan dengan kurva penawaran.[28] Perubahan harga berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tersebut dapat mengakibatkan untung atau rugi bagi pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli.

Harga sebagai hasil interaksi permintaan dan penawaran secara normatif merupakan harga yang efisien. Hal ini dapat terjadi jika pelaku pasar mempunyai kekuatan yang seimbang, baik kekuatan keuangan, penguasaan barang, pemahaman informasi, dan lain- lain. Namun pada kenyataannya, kekuatan para pelaku pasar tidak pernah terjadi. Dalam kondisi demikian, para pelaku pasar yang mempunyai kekuatan lebih akan dapat mempermainkan harga, sehingga posisi pelaku yang mempunyai kekuatan berlebih akan selalu diuntungkan, dan bisa memakan pelaku pasar yang lemah kekuatannya.[29]

Singkatnya, mekanisme penentuan harga jual dalam ekonomi konvensional bertujuan untuk meningkatkan kekayaan atau memaksimalkan laba. Asumsi dasar dalam mekanisme ini adalah kepentingan diri sendiri lebih diutamakan, serta penjual dan pembeli memiliki sumber daya untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Sedangkan mekanisme penentuan harga jual ditentukan oleh tawar-menawar berdasarkan kemampuan berargumentasi dan kekuatan masing-masing.

  1. Harga Yang Adil dalam Pandangan Sarjana Muslim

Prinsip keadilan adalah prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga keadilan banyak disebut sebagai prinsip dari semua prinsip hukum Islam. Dalam muamalah, prinsip keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, eksploitasi dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang mengalami kesempitan. Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat sebagaimana ketentuannya dalam melarang praktek penipuan, eksploitasi dan berbagai bentuk bidang usaha lainnya termasuk jual beli yang mengandung gharar. Ketentuan itu dimaksudkan agar perilaku ekonomi bergerak dalam batas-batas yang telah ditentukan shari’at. Sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan merasa tentram, nyaman, terjamin kemaslahatannya dan pelaksanaan jual beli berjalan dengan prinsip keadilan.[30]

  1.   Abu Yusuf (731-798 M)

Pada zaman Abu Yusuf, masyarakat memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarnya saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan murah. Namun hal tersebut dibantah oleh Abu Yusuf dalam kitab al-Khara?j: “tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan, karena hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah (sunatullah) kadang-kadang makanan sangat sedikit tapi harganya murah”.[31]

Pernyataan tersebut secara implisit menyatakan bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Dengan kata lain, mengindikasikan, mahal atau murahnya suatu komoditas tidak bisa ditentukan secara pasti, dimana murah bukan hanya melimpahnya barang tersebut dan mahal bukan hanya karena kelangkaannya.

Abu Yusuf mengidentifikasikan bahwa adanya variabel lain yang juga turut mempengarui harga. Pada dasarnya pemikiran Abu Yusuf ini merupakan hasil observasinya saat itu, dimana sering kali terjadi melimpahnya barang ternyata diikuti dengan tingginya tingkat harga, sementara kelangkaan barang diikuti dengan harga yang rendah. Abu Yusuf merupakan ulama pertama yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Dalam teorinya menghubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand.[32]

  1. Al-Ghazali (1058-1111 M)

Menurut al-Ghazali, mencari keuntungan merupakan motif utama dalam bisnis. Namun ia memberikan banyak penekanan kepada etika bisnis, dimana etika diturunkan dari nilai-nilai Islam. Walaupun ia tidak menjelaskan permintaan dan penawaran, namun ada tulisannya yang menunjukkan kurva penawaran dan permintaan. Kurva penawaran yang naik dari kiri bawah ke kanan atas dinyatakan, “jika petani tidak mendapatkan pembeli untuk barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah”. Sedangkan untuk kurva permintaan yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, dijelaskan sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”.

al-Ghazali juga paham dengan konsep elastisitas permintaan. Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan akhirnya meningkatkan keuntungan pula. Ia juga sudah mengidentifikasi bahwa bahan makanan pokok adalah komoditas yang tidak elastis. Karena makanan adalah kebutuhan pokok, bisnisnya harus sesedikit mungkin didorong oleh motif keuntungan. Keuntungan sebaiknya diambil dari komoditas yang bukan kebutuhan pokok.[33]

  1.   Ibnu Taimiyah

Pada masa Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui bukunya yang sangat terkenal, yaitu al-Hisbah fi’l al-Islam dan Majmu
Fatawa. Menurut Ibnu Taimiyah pergerakan harga yang terjadi pada masa itu adalah dalam kerangka mekanisme pasar. Dalam al-h{isbah, beliau mengatakan, “naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan (zulm/injustice) dari beberapa bagian pelaku transaksi. Terkadang penyebabnya adalah defisiensi dalam produksi atau penurunan terhadap harga yang diminta, atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut mengalami kenaikan sementara ketersediaan atau penawarannya mengalami penurunan, maka harganya akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang mengalami kenaikan dan permintaan terhadapnya mengalami penurunan, maka harga tersebut akan turun juga. Kelangkaan (scarcity) dan keberlimpahan (abudance) barang mungkin bukan disebabkan oleh tindakan sebagian orang, kadang-kadang disebabkan karena tindakan yang tidak adil atau juga bukan. Hal ini adalah kehendak Allah yang telah menciptakan keinginan dalam hati manusia”.[34]

Dalam kitab Fatawa-nya Ibnu Taimiah juga menjelaskan secara lebih rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan kemudian tingkat harga. Beberapa faktor ini yaitu:

  1. Keinginan orang (al-raghabah) terhadap barang barang sering kali berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya barang yang diminta (al-mathlub). Suatu barang akan lebih disukai ketika langka daripada jumlah yang berlebihan.
  2. Jumlah orang yang meminta (demender/thullab) juga mempengaruhi harga. Jika jumlah orang yang meminta suatu barang besar, maka harga akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang meminta jumlahnya sedikit.
  3. Kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang itu, selain juga besar atau kecilnya permintaan juga akan mempengaruhi harga. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan yang lebih sedikit.
  4. Kualitas pembeli barang tersebut (al-mu‘waid), juga akan memvariasikan suatu harga. Jika pembeli merupakan orang kaya lagi terpercaya dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih dibandingkan orang yang suka menunda kewajiban.
  5. Jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli juga akan mempengaruhi harga. Jika uang yang digunakan adalah uang yang diterima luas (naqd raij), maka kemungkinan harga akan lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang diterima luas. Misalnya dinar dan dirham, saat merupakan alat pembayaran yang lazim di Damaskus.
  6. Hal di atas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli mempunyai kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya, maka transaksi akan lebih mudah/lancar dibandingkan dengan pembeli yang tidak memiliki kemampuan membayar dan mengingkari janjinya. Tingkat harga barang yang lebih nyata (secara fisik) akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak nyata. Seperti harga bagi pembeli kontan akan lebih murah dari pada yang membeli kredit.
  7. Kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang. Kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat tanpa (tambahan) biaya apa pun. Namun, kadang-kadang penyewa dapat memperoleh manfaat ini jika tanpa tambahan biaya, misalnya seperti yang terjadi di desa-desa yang dikuasai penindas atau oleh perampok, atau di suatu tempat yang diganggu oleh binatang-binatang pemangsa. Sebenarnya harga sewa tanah seperti itu tidaklah sama dengan harga tanah yang tidak membutuhkan biayabiaya tambahan ini.

Menurut pendapat Ibnu Taimiah, Jika masyarakat melakukan transaksi jual-beli dalam konidisi normal tanpa ada bentuk distorsi atau penganiayaan apapun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah swt. Dengan demikian pemerintah tidak memiliki wewenag untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal.[35] Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menetapkan harga.

Menurut Ibnu Taimiah keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada empat situasi dan kondisi berikut:[36]

  1. Kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas (barang maupun jasa); para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang menjadi hajat orang banyak tidak dapat diperjualbelikan kecuali dengan harga yang sesuai. Sebagai contoh, jika seseorang membutuhkan makanan yang menjadi milik orang lain, maka orang tersebut dapat membeli ddengan harga yang ?sesuai‘, tidak dibenarkan si pemilik makanan menentukan harga harga yang tinggi secara sepihak.
  2. Terjadi kasus monopoli (penimbunan); para fuqaha sepakat untuk memberlakukan hak hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atau kepemilikan barang) oleh pemerintah. Hal ini untuk mengantisipasi adanya tindakan negatif (berbahaya) yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan monopolistik ataupun penimbunan barang.
  3. Terjadinya keadaan al-Hasr (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.
  4. Terjadinya koalisi dan kolusi antar para penjual; di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka sendiri, dengan harga penjualan yang tentunya di bawah harga pasar. Ketetapan intervensi di sini untuk menghindari kemungkinan terjadi fluktuasi harga barang yang ekstrem dan dramatis.
  1. Ibnu Khaldun (1332-1383 M)

Dalam buku monumental, al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun membagi barang-barang menjadi dua katagori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh persaingan antara para konsumen dan meningkatnya biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan-pungutan lain terhadap tingkat harga. Dalam bukunya juga menjelaskan bahwa, Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Ia menyatakan, “ketika barang-barang yang tersedi sedikit, maka barang-barang akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka banyak barang yang diimpor, sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun”.

Ibnu Khaldun juga menjelaskan pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap prilaku pasar, khususnya produsen. Menurut beliau, tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan. Para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi bertransaksi. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan terlalu tinggi, maka perdagangan juga akan melemah. Karena akan menurunkan tingkat permintaan konsumen. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun beliau tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Beliau lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga.

  1. Peran Pemerintah dalam Regulasi Harga

Penentuan harga di pasar tergantung kepada supply dan demand yang mencukupi. Untuk itu pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana, transportasi harus diperbaiki, peran masyarakat sebagai konsumen. Untuk menjaga stabilitas harga di pasar, pemerintah harus melakukan penyuluhan dan sosialisasi sehingga stabilitas harga dapat diterapkan.

Keterlibatan pemerintah bersifat temporer. Sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit ekonomik lainnya berdasar landasan yang tetap dan stabil. Pemerintah dianggap sebagai perencana (plan maker), pengawas (supervisor and controler), produsen sekaligus konsumen.[37]

Dalam hal ini pemerintah sebagai plan maker, memiliki kewajiban dalam mengatur pendistrubusian kembali pekerjaan antara berbagai industri berdasarkan kuota-kuota tertentu bila pilihan masyarakat terhadap pekerjaanpekerjaan yang dilakukan secara bebas tidak berhasil memenuhi persyaratan dari rencana tersebut, seperti penentuan standar hidup menim dan pendistribusian kekayaan baik melalui penerapan hukum waris Islam, zakat maupun penyediaan barang-barang konsumsi yang berlebih, yang berarti bahwa kapan saja ada orang yang memerlukannya, tidak seorangpun dalam masyarakat muslim berhak mengambilnya sebelum kebutuhan orang yang memerlukannya itu terpenuhi, meskipun hal ini tidak dimaksudkan pada ekulaitarianisme secara mutlak.[38]

Pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila: 1). Pasar bersaing tidak sempurna, 2). Keadaan darurat. Apabila terpaksa menetapkan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman.[39] Ada beberapa hal yang menyebabkan mekanisme pasar terganggu, antara lain:

  1.   Ikhtikar, yaitu usaha dengan sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar menjadi tinggi.
  2. Najasi yaitu penciptaan permintaan semu untuk menaikan harga.
  3.   Tadlis, yaitu penipuan kuantitas, kualitas, harga pada saat pengiriman barang.

Untuk itu, peran pemerintah dalam mewujudkan jaminan sosial, yang didasarkan pada dua hal yakni; tanggungjawab timbal balik yang bersifat umum dan tuntutan rakyat terhadap pendapatan pemerintah. Tanggungjawab timbal balik yang bersifat umum, merupakan kewajiban individu setiap muslim tetapi dalam pelaksanaannya bersifat sebatas kemampuan. Sementara tuntutan rakyat terhadap pendapatan pemerintah merupakan landasan langsung yakni kewajiban negara untuk memenuhi standar kehidupan minimum dan kehidupan layak dibandingkan dnegan kehidupan pada umumnya dalam masyarakat.

Hal yang juga penting adalah peran pemerintah sebagai pengawas, yang bertujuan pertama, untuk meningkatkan pemenuhan tujuan negara secara efisien, kedua, sebagai pemelihara the rules of game yang terkait dengan perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat.

Regulasi harga merupakan hal yang tidak tepat dalam menciptakan keadilan karena regulasi harga memperkenankan pada keadaan tertentu dengan tetap berpegang pada nilai keadilan. Menurut Manan regulasi harga ada tiga fungsi yaitu:[40]

  1.   Fungsi ekonomi yang menghubungkan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatanpendapatan masyarakat miskin melalui alokasi masyarakat dan realokoasi sumber daya ekonomi.
  2. Fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosal antara masyarakat kaya dan miskin.
  3.   Fungsi moral dalam meningkatkan nilai-nilai syariah islam, khusunya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan/mutual goodwill).

Pada dasarnya jika pemerintah ingin mempengaruhi harga pasar, maka yang dilakukan adalah dengan cara mempengaruhi permintaan dan penawaran, sehingga harga akan menyesuaikan. Jumhur ulama juga sepakat bahwa kondisi darurat (emergency) dapat menjadi alasan pemerintah dalam mengambil kebijakan intervensi harga, akan tetapi tetap berpijak pada keadilan. Kondisi darurat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  1.   Harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran sehingga tidak terjangkau masyarakat.
  2. Menyangkut barang barang yang amat dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan penjal tidak mau menjual.
  3.   Terjadi ketidak adilan atau ekspoitasi antara pelaku-pelaku dalam transaksi tersebut.

Atau dengan kata lain, Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga. Ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga antara lain:

  1.   Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus pembeli dalam hal purchasing power.
  2. Jika harga tidak ditetapkan, ketika penjual menjual dengan harga tinggi hingga merugikan pembeli. Intervensi harga mencegah terjadinya ih{tika?r atau ghaban fa?h{ish.
  3.   Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil.

Pada zaman rasulullah peran pemerintah sangat penting. Terbukti dalam menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau al-H{isbah menjadi acuan dalam pelaksanaan peran negara terhadap pasar. Ini sesuai dengan firman Allah SWT, “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma‘ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.[41]

Suatu intervensi harga dianggap zalim apabila harga maksimum (ceiling price) ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui makanisme pasar yaitu atas dasar rela sama rela. Tak seorang pun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah ketimbang harga yang ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual. Secara paralel dapat dikatakan bahwa harga minimum yang ditetapkan di atas harga keseimbangan kompetitif adalah zalim.

  1. Kesimpulan

Islam tidak memisahkan antara agama dengan negara dan materi dengan spiritual, sebagaimana yang dilakukan di Eropa dengan konsep sekulerismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan ahlak dengan ekonomi. Manusia muslim, individu muslim, individu dengan kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis, satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menetapkan harga suatu produk.

Sebagian ulama’ menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, di antaranya untuk menetapkan harga, sedangkan sebagian ulama’ yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini karena adanya hadith yang diriwayatkan oleh anas, yaitu: “orang-orang mengatakan: wahai Rasulullah, harga mulai mahal, patoklah harga untuk kami. Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan satu kezalimanpun dalam darah dan harta” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Islam menganut mekanisme pasar yang berdasarkan kebebasan pasar dalam segala bentuk penentuan harga yang diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku (bebas namun terikat dengan aturan shariah). Sehingga perubahan yang tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan z{a?lim, seperti penimbunan dan monopoli.

harga yang adil merupakan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang sesuai dengan harga yang dibayarkannya.

Mekanisme penentuan harga jual dalam ekonomi konvensional bertujuan untuk meningkatkan kekayaan atau memaksimalkan laba. Asumsi dasar dalam mekanisme ini adalah kepentingan diri sendiri lebih diutamakan, serta penjual dan pembeli memiliki sumber daya untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Sedangkan mekanisme penentuan harga jual ditentukan oleh tawar-menawar berdasarkan kemampuan berargumentasi dan kekuatan masing-masing.

harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Dengan kata lain, mengindikasikan, mahal atau murahnya suatu komoditas tidak bisa ditentukan secara pasti, dimana murah bukan hanya melimpahnya barang tersebut dan mahal bukan hanya karena kelangkaannya.

Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan akhirnya meningkatkan keuntungan pula. Dan bahan makanan pokok adalah komoditas yang tidak elastis. Karena makanan adalah kebutuhan pokok, bisnisnya harus sesedikit mungkin didorong oleh motif keuntungan. Keuntungan sebaiknya diambil dari komoditas yang bukan kebutuhan pokok.

naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan (zulm/injustice) dari beberapa bagian pelaku transaksi. Terkadang penyebabnya adalah defisiensi dalam produksi atau penurunan terhadap harga yang diminta, atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap terhadap barang-barang tersebut mengalami kenaikan sementara ketersediaannya atau penawarannya mengalami penurunan, maka harganya akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang mengalami kenaikan dan permintaan terhadapnya mengalami penurunan, maka harga tersebut akan turun juga. Kelangkaan (scarcity) dan keberlimpahan (abudance) barang mungkin bukan disebabkan oleh tindakan sebagian orang, kadang-kadang disebabkan karena tindakan yang tidak adil atau juga bukan. Hal ini adalah kehendak Allah yang telah menciptakan keinginan dalam hati manusia.

Untuk berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peran pemerintah sangat penting. ini terjadi karena banyak pedagang nakal dengan senganja mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan dari situasi ini. Hal itu disebabkan minimnya peran pemerintah dalam mengawasi harga di pasar domestik, untuk itu pemerintah harus membuat regulasi untuk menahan dan menentukan harga pasar.

Dalam hal ini pemerintah sebagai plan maker, memiliki kewajiban dalam mengatur pendistrubusian kembali pekerjaan antara berbagai industri berdasarkan kuota-kuota tertentu bila pilihan masyarakat terhadap pekerjaanpekerjaan yang dilakukan secara bebas tidak berhasil memenuhi persyaratan dari rencana tersebut, seperti penentuan standar hidup menim dan pendistribusian kekayaan baik melalui penerapan hukum waris Islam, zakat maupun penyediaan barang-barang konsumsi yang berlebih, yang berarti bahwa kapan saja ada orang yang memerlukannya, tidak seorangpun dalam masyarakat muslim berhak mengambilnya sebelum kebutuhan orang yang memerlukannya itu terpenuhi, meskipun hal ini tidak dimaksudkan pada ekulaitarianisme secara mutlak.

Pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila: 1). Pasar bersaing tidak sempurna, 2). Keadaan darurat. Apabila terpaksa menetapkan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman.

Ada beberapa hal yang menyebabkan mekanisme pasar terganggu, antara lain: 1. Ihtikar, yaitu usaha dengan sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar menjadi tinggi. 2. Najasi yaitu penciptaan permintaan semu untuk menaikan harga. 3. Tadlis, yaitu penipuan kuantitas, kualitas, harga pada saat pengiriman barang.

Suatu intervensi harga dianggap zalim apabila harga maksimum (ceiling price) ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui makanisme pasar yaitu atas dasar rela sama rela. Tak seorang pun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah ketimbang harga yang ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual. Secara paralel dapat dikatakan bahwa harga minimum yang ditetapkan di atas harga keseimbangan kompetitif adalah zalim.

  1. Penutup

Penentuan harga sudah jelas tidak dishariatkan, namun ketika terjadi ketidaknormalan (bisa jadi karena ketidakadilan, monopoli, penimbunan, dll) pemegang otoritas harus melakukan intervensi untuk menormalkannya kembali. Jika tidak dinormalkan, maka interaksi ekonomi akan menjadi kacau dan banyak yang terugikan. Dalam kaidah fiqhiyyah: “dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi almashalih ”.

Penulisan jurnal ini, semata-mata untuk membuat masalah harga ini menjadi semakin jelas. Bagaimanakah posisi penetapan harga itu, batas kenormalan harga itu seperti apa dan dan kapan pemegang otoritas intervensi tentang harga ini. Karena ini adalah analisa dan pendapat manusia, sudah jelas tidak mungkin sempurna. Namun dalam jurnal ini mencoba untuk melihat harga dan penetapannya selogis dan seshar’i mungkin. Untuk itu, masukan dan kritikan akan sangat membantu pengembangan khazanah keilmuan muslim terutama pada harga dan penetapannya. 

 


[1] Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 4.

[2] Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

[3] QS. al-Baqarah (2): 275.

[4] A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukumhukum Allah (Syariah) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 444-445.

[5] Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Terj. Zainal Arifin dan Dalin Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 51.

[6] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Islam, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.

[7] Abu? Da?wud, Sunan Abi? Da?wud Bab al-Tas’i?r”, Jilid III (Beirut:: Da?r al-Fikr, 1994), 272.

[8] AA. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 117.

[9] Asmuni, Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fiqih dan Ekonomi (Yogyakarta: UII Press, 2005), 2.

[10] Yusuf Qard{awi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 466-467.

[11] Ibid, 466.

[12] Ibid, 113.

[13] Anas Mahyuddin, Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah (Bandung: Pustaka, 1983), 49.

[14] Ibnu Taimiyah, Kitab al-Imam (Beirut: Da?rr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), 114.

[15] AA. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 114.

[16] Ibid, 115.

[17] Ibnu Taimiyah, Kitab al-Imam (Beirut: Da?rr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), 51.

[18] AA. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 116.

[19] AA. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 93-94.

[20] Ibid, 119.

[21] Ibid, 120.

[22] Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad al-Ghazali, Ihya’ Ulu?muddin, Juz II (Beirut-Libanon: Da?r al-Kitab, 2000), 75.

[23] Yusuf al-Qard{awi, Halal Haram dlaam Islam (Solo: Era Intermedia, 2003), 357.

[24] Abdul Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice, Terj. M. Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf, 1997), 281.

[25] AA. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 101-102.

[26] Menurut O’Brien (1920, di halaman 18),  kajian Aquinas tentang masalah ekonomi terus menerus menjadi dasar pijakan bagi seluruh penulis sampai akhir abad ke-15. Pendapatnya tentang berbagai point, memperkeras dan menjelaskan terhadap para penulis kemudian untuk mengembangkan lebih  detail ketimbang hasil kerjanya.

[27] dalam tulisannya pada Encyclopedia of Social Science memberikan komentar yang berbeda tentang pemikiran Thomas Aquinas ini, yaitu: tidaklah benar untuk mengatakan bahwa harga yang adil yang diformulasikan oleh Aquinas dan kemudian diikuti oleh para sarjana sama sekali tidak memiliki kandungan ekonomis.( AA. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Surabaya: Bina Ilmu, 1997).

[28] Boediono, Ekonomi Moneter dan Internasional (Yogyakarta: BPFE, 1997), 7.

[29] Jaka Isgiyarta, Dasar-dasar Ekonomi Islami: Menuju Sirathal Mustaqim (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 34.

[30] Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, Pengantar Ilmu Fiqih, Ushul Fiqh I  (Yogyakarta: LESFI, 1994), 116.

[31] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, Ekonomi Islam  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 304.

[32] Ibid.

[33] Islabi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), 187.

[34] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, Ekonomi Islam  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 307.

[35] Islabi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), 161.

[36] Ibid, 162.

[37] Monzer Kahf, Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam, Terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), 76.

[38] Ibid, 77-78.

[39] AA. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Surabaya: Bina Ilmu, 1997): Ibnu Taimiyah membagi Regulasi harga menjadi: Regulasi harga yang adli dan Regulasi harga yang zalim.

[40] Abdul Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice, Terj. M. Nastangin  (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 218-219.

[41] Al-Mawardi, al-Ahka?m al-Sult{a?niyyah wa al-Wilaya?t al-Di?niyyah (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), 240.

Berita Terkait