MEKANISME PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM

...
Dibagikan oleh Admin pada 01 September 2017

Oleh: Ahmad Fathoni

Pendahuluan

Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena dikaruniai akal agar dalam hidup di dunia mampu berpfikir untuk menentukan jalan hidup yang benar. Di dunia ini, manusia merupakan mahluk yang memiliki tatanan tertinggi dari semua mahluk yang diciptakan-Nya. Manusia diberikan hak untuk memanfaatkan semua yang telah diciptakan Allah untuk mengemban amanat Allah.

Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesusai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah. Akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati, sehingga tidak merugikan manusia lainnya. Setiap aspek pergaulan dan perbuatan orang serta hubungannya dengan orang lain disebut dengan muamalah. Salah satu aspek muamalah yang cukup penting adalah sektor ekonomi, seperti jual beli (business) yang dapat dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqoroh: 275: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Perekonomian merupakan salah satu tulang punggung kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang dan jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar, sangat tergantung pada makanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan normal tanpa ada pelanggaran (monopoli misalnya), maka harga akan stabil. Namun apabila terjadi persaingan yang tidak fair, maka keseimbangan harga akan terganggu dan yang pada akhirnya mengganggu hak rakyat secara umum.

Larangan Menetapkan Harga dengan Salah

Dalam berbisnis (termasuk penetapan harga) tidak boleh menggunakan cara yang salah, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa’: 29: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Pernyataan al-Qur’an “dengan cara yang salah (ba?t{il)”, berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan shariah dan tidak halal. Yang disebut dengan bisnis adalah proses dimana terjadi pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap dan riba atau perugian terhadap salah satu pihak maupun semua pihak dalam bisnis.

Harga Pada Pasar Islami

Islam tidak memisahkan antara agama dengan negara dan materi dengan spiritual, sebagaimana yang dilakukan di Eropa dengan konsep sekulerismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan ahlak dengan ekonomi. Manusia muslim, individu muslim, individu dengan kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis, satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menetapkan harga suatu produk.

Salah satu rukun jual beli (bisnis) adalah adanya objek, berupa barang atau jasa yang diperjualbelikan. Namun dalam memperjualbelikan objek tersebut jelas syarat dengan pertemuan penawaran dan permintaan yang disebut harga. Sehingga harga ini menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam praktek ekonomi dan bisnis Islam. Karena bisa saja harga terlalu tinggi melebihi kemampuan beli masyarakat dan sangat merugikan pihak yang membutuhkan (pembeli), dan mungkin bahkan tidak sanggup membeli. Dan bisa saja muncul berbagai macam kriminalitas karena hal tersebut. Atau mungkin harga terlalu rendah sampai melebihi biaya produksi, sehingga produsen mengalami kerugian.

Islam melarang pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan, hal ini didasarkan kepada sebuah hadith dari Abu Dawud, tentang keengganan Nabi SAW untuk menentukan harga dalam sebuah transaksi jual-beli, Hadith tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Islam menekankan terciptanya pasar ‘bebas’ dan kompetitif dalam transaksi jual beli. Akan tetapi semua bentuk kegiatan jual beli harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan mencegah kezaliman. Sehingga kegiatan jual beli yang melanggar keadilan dan mendatangkan kezaliman sangat dilarang oleh Islam, seperti monopoli, eksploitasi, dan perdagangan yang tidak sah lainnya. Jadi walaupun bebas tapi terikat, yaitu terikat pada shari’at Allah.

 

Urgensi Penetapan Harga

Ada dua tipe penetapan harga, yaitu tidak adil dan tidak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tidakk adil dan tidak sah berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan supplay atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan “memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa atas dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidak adilan itu dilarang”. Ini berarti penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Ibnu Taimiyah mendukung pengesampingan elemen monopolistik dari pasar dan karena itu ia menentang kolusi apapun antara orang-orang profesional atau kelompok para penjual dna pembeli. Ia menekankan pengetahuan tentang pasar dan barang dagangan serta transaksi penjualan dan pembelian berdasar persetujuan bersama dan persetujuan itu memerlukan pengetahuan dan saling pengertian.

Dalam penetapan harga, pembedaan harus dibuat antara pedagang lokal yang memiliki stok barang dengan pemasok luar yang memasukkan barangnya. Tidak boleh ada penetapan harga atas barang dagangan milik pemasok luar. Tetapi, mereka bisa diminta untuk  menjual, seperti rekanan importir. Pengawasan atas harga akan berakibat merugikan terhadap pasokan barang-barang impor, dimana sebenarnya secara lokal tidak membutuhkan kontrol atas harga barang karena akan merugikan pembeli. Dalam kasus harga barang di masa darurat (bahaya kelaparan, perang, dan sebagainya), bahkan ahli ekonomi modern pun menerima kebijakan regulasi harga akan berhasil dan efektif serta sukses dalam kondisi seperti itu.

Konsep keadilan harga

Islam menganut mekanisme pasar yang berdasarkan kebebasan pasar dalam segala bentuk penentuan harga yang diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku (bebas namun terikat dengan aturan shariah). Sehingga perubahan yang tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan z{a?lim, seperti penimbunan dan monopoli.

Dalam menjalankan praktik transaksi di pasar, hal yang tidak dapat dilupakan adalah harga. Harga adalah penentuan nilai uang-barang. Dan dengan adanya harga, masyarakat dapat menjual dengan harga yang wajar (umum) dan dapat diterima. Keengganan sebagian muslim untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan supplay menurut adat dan kebiasaan menjadi terbatas.

Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yaitu fenomena yang alamiah. Harga merupakan hal yang terpenting dalam melakukan transaksi perdagangan. Di dalam Islam, harga yang adil yaitu harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar. Harga diserahkan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada.

Secara umum, harga yang adil merupakan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang sesuai dengan harga yang dibayarkannya. Adanya harga yang adil menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil yang merupakan cerminan

Prinsip keadilan adalah prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga keadilan banyak disebut sebagai prinsip dari semua prinsip hukum Islam. Dalam muamalah, prinsip keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, eksploitasi dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang mengalami kesempitan. Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat sebagaimana ketentuannya dalam melarang praktek penipuan, eksploitasi dan berbagai bentuk bidang usaha lainnya termasuk jual beli yang mengandung ghara?r. Ketentuan itu dimaksudkan agar perilaku ekonomi bergerak dalam batas-batas yang telah ditentukan shari’at. Sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan merasa tentram, nyaman, terjamin kemaslahatannya dan pelaksanaan jual beli berjalan dengan prinsip keadilan.

Peran Pemerintah dalam Regulasi Harga

Penentuan harga di pasar tergantung kepada supply dan demand yang mencukupi. Untuk itu pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana, transportasi harus diperbaiki, peran masyarakat sebagai konsumen. Untuk menjaga stabilitas harga di pasar, pemerintah harus melakukan penyuluhan dan sosialisasi sehingga stabilitas harga dapat diterapkan.

Keterlibatan pemerintah bersifat temporer. Sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit ekonomik lainnya berdasar landasan yang tetap dan stabil. Pemerintah dianggap sebagai perencana (plan maker), pengawas (supervisor and controler), produsen sekaligus konsumen.

Dalam hal ini pemerintah sebagai plan maker, memiliki kewajiban dalam mengatur pendistrubusian kembali pekerjaan antara berbagai industri berdasarkan kuota-kuota tertentu bila pilihan masyarakat terhadap pekerjaanpekerjaan yang dilakukan secara bebas tidak berhasil memenuhi persyaratan dari rencana tersebut, seperti penentuan standar hidup menim dan pendistribusian kekayaan baik melalui penerapan hukum waris Islam, zakat maupun penyediaan barang-barang konsumsi yang berlebih, yang berarti bahwa kapan saja ada orang yang memerlukannya, tidak seorangpun dalam masyarakat muslim berhak mengambilnya sebelum kebutuhan orang yang memerlukannya itu terpenuhi, meskipun hal ini tidak dimaksudkan pada ekulaitarianisme secara mutlak.

Pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila: 1). Pasar bersaing tidak sempurna, 2). Keadaan darurat. Apabila terpaksa menetapkan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman. Ada beberapa hal yang menyebabkan mekanisme pasar terganggu, antara lain:

  1. Ikhtikar, yaitu usaha dengan sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar menjadi tinggi.
  2. Najasi yaitu penciptaan permintaan semu untuk menaikan harga.
  3. Tadlis, yaitu penipuan kuantitas, kualitas, harga pada saat pengiriman barang.

Untuk itu, peran pemerintah dalam mewujudkan jaminan sosial, yang didasarkan pada dua hal yakni; tanggungjawab timbal balik yang bersifat umum dan tuntutan rakyat terhadap pendapatan pemerintah. Tanggungjawab timbal balik yang bersifat umum, merupakan kewajiban individu setiap muslim tetapi dalam pelaksanaannya bersifat sebatas kemampuan. Sementara tuntutan rakyat terhadap pendapatan pemerintah merupakan landasan langsung yakni kewajiban negara untuk memenuhi standar kehidupan minimum dan kehidupan layak dibandingkan dnegan kehidupan pada umumnya dalam masyarakat.

Hal yang juga penting adalah peran pemerintah sebagai pengawas, yang bertujuan pertama, untuk meningkatkan pemenuhan tujuan negara secara efisien, kedua, sebagai pemelihara the rules of game yang terkait dengan perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat.

Pada dasarnya jika pemerintah ingin mempengaruhi harga pasar, maka yang dilakukan adalah dengan cara mempengaruhi permintaan dan penawaran, sehingga harga akan menyesuaikan. Jumhur ulama juga sepakat bahwa kondisi darurat (emergency) dapat menjadi alasan pemerintah dalam mengambil kebijakan intervensi harga, akan tetapi tetap berpijak pada keadilan. Kondisi darurat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  1. Harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran sehingga tidak terjangkau masyarakat.
  2. Menyangkut barang barang yang amat dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan penjal tidak mau menjual.
  3.  Terjadi ketidak adilan atau ekspoitasi antara pelaku-pelaku dalam transaksi tersebut.

Pada zaman rasulullah peran pemerintah sangat penting. Terbukti dalam menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau al-Hisbah menjadi acuan dalam pelaksanaan peran negara terhadap pasar. Ini sesuai dengan firman Allah SWT, “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma‘ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.

Suatu intervensi harga dianggap zalim apabila harga maksimum (ceiling price) ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui makanisme pasar yaitu atas dasar rela sama rela. Tak seorang pun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah ketimbang harga yang ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual. Secara paralel dapat dikatakan bahwa harga minimum yang ditetapkan di atas harga keseimbangan kompetitif adalah zalim.

Wallahu A’lam Bishshowab

Berita Terkait